Kementerian PKP Dorong Hunian Vertikal sebagai Solusi Keterbatasan Lahan Perkotaan
JAKARTA - Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang tidak terelakkan.
Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Menyadari tantangan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang di kawasan perkotaan.
Hunian vertikal dinilai mampu menjawab persoalan keterbatasan lahan sekaligus menjadi alternatif pembangunan perumahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan ruang secara optimal, konsep ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat tanpa memperluas penggunaan lahan secara horizontal.
Baca JugaMendagri Awasi Penetapan UMP 2026 di Daerah Jelang Tenggat Waktu
Fokus Pemanfaatan Lahan di Wilayah Perkotaan
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menegaskan bahwa pemerintah ingin lebih fokus mengarahkan pemanfaatan lahan perkotaan untuk pembangunan hunian vertikal. Upaya ini dilakukan melalui berbagai mekanisme kerja sama, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta.
“Artinya, untuk tanah-tanah di perkotaan itu kita juga ingin fokus bagaimana juga untuk hunian vertikal atau vertical housing kita dorong. Maka, kita juga butuh ya informasi terkait dengan lahan-lahan yang bisa digunakan, walaupun misalnya dengan pemerintah atau swasta dan lain-lain dengan beberapa mekanisme. Jadi, itu juga menjadi concern,” kata Sri Haryati.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketersediaan data dan informasi lahan menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan hunian vertikal di wilayah perkotaan.
Pemetaan Kebutuhan Lahan Terus Dilakukan
Sebagai bagian dari langkah strategis, Kementerian PKP saat ini tengah melakukan pemetaan terkait kebutuhan lahan untuk hunian vertikal. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap kota.
Sri Haryati menyampaikan bahwa pembahasan lebih rinci mengenai kebutuhan dan perhitungan teknis akan dilakukan oleh tim khusus. “Itu tadi kita juga diskusikan. Pokoknya untuk selanjutnya tim teknis nanti yang akan membahas secara detail terkait angka-angka,” katanya.
Melalui pemetaan ini, pemerintah berharap dapat menyusun kebijakan pembangunan hunian vertikal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hunian Vertikal Jadi Inti Perumahan Urban
Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan bahwa hunian vertikal merupakan inti dari pengembangan perumahan di wilayah urban. Menurutnya, keterbatasan tanah di kota-kota besar Indonesia membuat pembangunan perumahan horizontal semakin sulit dilakukan.
Hunian vertikal dianggap sebagai pilihan yang rasional dan strategis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat perkotaan. Dengan pendekatan ini, pembangunan perumahan tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi ruang dan keberlanjutan lingkungan.
Solusi Perumahan Sosial di Perkotaan
Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya pengembangan perumahan sosial dalam bentuk hunian vertikal. Konsep ini diharapkan mampu menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mengakses perumahan formal.
Perumahan sosial berbasis hunian vertikal dinilai dapat menjawab persoalan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan penyediaan fasilitas umum dan sosial yang lebih terintegrasi dalam satu kawasan.
Optimalisasi Tanah Milik Negara dan Daerah
Dalam pengembangan hunian vertikal, pemerintah melihat potensi besar dari pemanfaatan berbagai jenis lahan yang tersedia di perkotaan. Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa tanah-tanah yang dapat diakses mencakup tanah milik negara, tanah milik BUMN, serta tanah milik pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat pula lahan-lahan yang memerlukan konsolidasi, seperti kawasan kumuh, bantaran sungai, kawasan pesisir, hingga area tertentu di tengah kota. Tanah-tanah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian vertikal yang tertata dan layak huni.
Konsolidasi Lahan untuk Penataan Kota
Konsolidasi lahan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan hunian vertikal di wilayah perkotaan. Tanah-tanah yang berada di tengah kota perlu ditata ulang agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perumahan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga melakukan penataan kawasan yang lebih baik. Kawasan yang sebelumnya tidak tertata diharapkan dapat berubah menjadi lingkungan hunian yang sehat, aman, dan terintegrasi dengan fasilitas kota.
Harapan Terwujudnya Perkotaan Berkelanjutan
Dorongan Kementerian PKP terhadap pembangunan hunian vertikal mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perumahan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan. Dengan memanfaatkan lahan secara efisien dan terencana, hunian vertikal diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan perumahan di kota-kota Indonesia.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, pengembangan hunian vertikal diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penataan kota yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Rekomendasi
