Prabowo Subianto Hadiri KTT PBB Palestina Bersama Menlu-Seskab
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional yang membahas penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara.
KTT ini menjadi salah satu momen diplomasi penting Indonesia untuk memperkuat posisi Palestina di kancah global.
Presiden Prabowo memasuki ruang sidang Majelis Umum PBB pada pukul 15.00 waktu setempat, Senin, 22 September 2025. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap dengan kopiah hitam, menegaskan citra formal dan khidmat Indonesia di forum internasional.
Baca JugaKementrian ESDM Dorong Swasta Kembangkan Proyek DME Batu Bara
Posisi duduknya berada di bagian tengah kanan panggung, diapit delegasi India dan Iran, menunjukkan pentingnya peran Indonesia di forum tersebut.
Delegasi Indonesia yang Mendampingi
Presiden Prabowo tidak hadir sendiri. Sejumlah pejabat tinggi turut mendampingi untuk memastikan diplomasi Indonesia berjalan optimal, antara lain:
Menteri Luar Negeri Sugiono
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai
Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi
Kehadiran pejabat-pejabat tersebut menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan penguatan peran Indonesia dalam diplomasi multilateral.
Jadwal dan Kepemimpinan KTT
KTT digelar dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB, berlangsung dari pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat. Konferensi diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dua negara yang memiliki posisi strategis dalam diplomasi Timur Tengah.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, membuka KTT dengan pengumuman pengakuan resmi terhadap negara Palestina.
“Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” kata Macron. Pernyataan ini menjadi momen penting dalam diplomasi internasional, menunjukkan dukungan Eropa terhadap solusi dua negara.
Presiden Prabowo menjadi pembicara kelima, setelah kepala negara Yordania, Turki, Brazil, dan Portugal. Posisi ini memberi kesempatan bagi Indonesia menyampaikan pandangan resmi mengenai dukungan terhadap Palestina dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian internasional.
Tujuan KTT dan Solusi Dua Negara
Deputi Wakil Tetap RI di New York, Hari Prabowo, menjelaskan bahwa sesi khusus mengenai Palestina bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara dalam memberikan pengakuan terhadap State of Palestine.
“High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap State of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” ujar Hari.
Konferensi yang diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi berfokus menciptakan posisi Palestina yang setara dengan Israel, sehingga tercipta kedamaian di kawasan serta keadilan bagi masyarakat Palestina dan negara-negara yang mendukung proses damai.
Peran Indonesia sebagai Core Group
Indonesia berperan aktif melalui partisipasi sebagai core group, kelompok inti yang bertugas menggalang pengakuan negara terhadap Palestina.
“Main inisiator-nya itu adalah Prancis dan Saudi, tapi ada core group. Indonesia salah satu dari core group-nya, total ada 19. 19 ini, di luar layar, melakukan berbagai upaya menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan pada State of Palestine,” jelas Hari.
Keikutsertaan Indonesia menunjukkan diplomasi aktif, memperkuat posisi Palestina, dan menjaga keseimbangan politik di Timur Tengah. Dengan posisi strategis ini, Indonesia turut membentuk arah negosiasi damai internasional.
Optimisme Pengakuan Negara Palestina
Hari Prabowo menuturkan optimisme menjelang pelaksanaan konferensi, beberapa negara diperkirakan akan secara resmi mengakui Palestina sebelum sidang berlangsung.
Negara-negara tersebut termasuk Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan leverage Palestina dalam negosiasi damai dan memperkuat posisi internasional negara tersebut.
Sidang Majelis Umum PBB sebelumnya telah mengadopsi draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan implementasi solusi dua negara, menjadi landasan hukum dan politik bagi negara-negara yang ingin memperkuat dukungan terhadap Palestina.
Signifikansi Kehadiran Presiden Prabowo
Kehadiran Presiden Prabowo memperlihatkan diplomasi aktif dan konstruktif Indonesia dalam isu global. Selain menyampaikan pandangan Indonesia, partisipasi ini menjadi peluang untuk:
Meningkatkan dukungan internasional bagi Palestina
Memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum global
Menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu perdamaian dan hak asasi manusia
Indonesia menekankan bahwa penyelesaian damai melalui solusi dua negara adalah jalan yang adil dan realistis, sejalan dengan prinsip-prinsip PBB mengenai perdamaian dan keamanan internasional.
Dampak Bagi Diplomasi Indonesia
Keterlibatan Indonesia sebagai core group mempermudah negara ini menggalang pengakuan internasional, memperkuat posisi Palestina di dunia internasional, dan meningkatkan pengaruh Indonesia dalam diplomasi regional dan global.
Partisipasi ini juga membuka ruang bagi Indonesia untuk menjadi mediator potensial dalam isu-isu konflik lain di kawasan, memperluas peran Indonesia dalam kebijakan luar negeri aktif dan konstruktif.
Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Palestina menjadi forum strategis bagi Indonesia. Posisi sebagai core group memungkinkan Indonesia:
Mendukung pengakuan negara Palestina secara resmi
Mendorong implementasi solusi dua negara secara adil
Memperkuat diplomasi multilateral dan hak asasi manusia
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy Indra Wijaya, menunjukkan komitmen tinggi Indonesia terhadap perdamaian global, keseimbangan politik kawasan, dan pengakuan internasional terhadap Palestina.
Melalui forum ini, diharapkan semakin banyak negara mengakui Palestina, menciptakan kedamaian berkelanjutan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global serta penegakan hak asasi manusia di dunia internasional.
Rekomendasi
