JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan persiapan mudik Lebaran 2026 dengan mengoptimalkan sinergi lintas sektor agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman.
Langkah ini tidak hanya menyasar kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga menyentuh berbagai aspek pendukung seperti pelayanan publik, stabilitas harga pangan, kesiapan rumah ibadah, hingga mitigasi potensi bencana.
Sejumlah kebijakan strategis disepakati, mulai dari penyesuaian libur sekolah untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara (ASN), hingga kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan, serta mitigasi potensi bencana seperti longsor dan banjir.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Forum tersebut mempertemukan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh komponen pendukung Idul Fitri 1447 Hijriah telah dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.
“Persiapan Idul Fitri 1447 Hijriah (H) meliputi penyiapan rumah ibadah, ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya bahan pokok, serta kesiapan infrastruktur dan moda transportasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa momentum Lebaran tidak dapat dipandang semata sebagai libur panjang. Periode ini adalah perayaan keagamaan yang berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat, termasuk arus mudik, transportasi, hingga aktivitas pariwisata di berbagai daerah.
Prediksi Pemudik dan Layanan Terintegrasi
Dalam rapat tersebut, terungkap hasil survei dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi jumlah pemudik pada 2026 mencapai 144 juta orang.
Angka ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 146 juta orang, namun tetap menunjukkan skala pergerakan masyarakat yang sangat besar.
“Karena itu, penting bagi pemerintah menjamin layanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir secara holistik, dalam perspektif pembangunan manusia dan kebudayaan,” katanya.
Pendekatan terintegrasi menjadi kunci, mulai dari pengaturan jadwal keberangkatan, kesiapan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, hingga sistem informasi perjalanan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
Pemerintah juga mendorong penguatan posko terpadu untuk mempercepat respons terhadap berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi selama periode mudik dan arus balik.
Selain itu, mitigasi risiko bencana menjadi perhatian serius. Mengingat musim hujan masih berpotensi terjadi pada periode tersebut, kesiapan menghadapi ancaman longsor dan banjir menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan mudik Lebaran 2026.
Dukungan Kementerian dan BUMN
Pratikno turut mengapresiasi kesiapan kementerian/lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung layanan Idul Fitri 1447 H.
Kolaborasi ini mencakup penyediaan moda transportasi tambahan, penguatan layanan kesehatan di jalur mudik, serta dukungan logistik untuk menjaga kelancaran distribusi barang.
“ Kami menyampaikan terima kasih atas kesiapan dan komitmen semua pihak untuk mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat menjelang libur Idul Fitri 1447 H,” tuturnya.
Integrasi data antarinstansi juga menjadi sorotan penting. Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah dapat memantau pergerakan masyarakat secara lebih akurat dan mengambil langkah antisipatif jika terjadi lonjakan di titik-titik tertentu.
Tak hanya aspek transportasi, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok juga dipastikan terjaga. Pemerintah berupaya menjaga distribusi pangan tetap lancar sehingga lonjakan permintaan menjelang Lebaran tidak memicu kenaikan harga yang signifikan.
Pelayanan Publik Tetap Terjaga
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan persiapan Hari Raya dan libur Idul Fitri 1447 H/2026 M berjalan terkoordinasi.
Kementerian PANRB menilai pengaturan libur nasional, cuti bersama, serta fleksibilitas kerja ASN perlu dikelola secara cermat agar mobilitas masyarakat tetap terkendali tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian tugas kedinasan bagi ASN. Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) pada periode sebelum Nyepi dan setelah Idul Fitri 1447 H,” jelas Purwadi.
Kebijakan tersebut memberi ruang bagi instansi untuk menerapkan sistem kerja yang lebih adaptif. Dengan pengaturan yang tepat, pelayanan publik diharapkan tetap optimal meski sebagian pegawai memanfaatkan cuti atau bekerja dari lokasi berbeda.
Ia berharap para pimpinan instansi pemerintah dapat mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif sesuai kebutuhan organisasi.
“ Kami berharap Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi pimpinan instansi pemerintah dan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan selama masa libur nasional dan cuti bersama sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujar Purwadi.
Komitmen Menjamin Mudik Aman dan Nyaman
Mudik Lebaran selalu menjadi fenomena sosial terbesar di Indonesia. Dengan jutaan orang melakukan perjalanan dalam waktu yang relatif bersamaan, tantangan koordinasi menjadi semakin kompleks.
Karena itu, pendekatan lintas sektor dinilai sebagai strategi paling efektif untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.
Penyesuaian jadwal libur sekolah diharapkan dapat membantu mendistribusikan arus perjalanan agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu. Sementara itu, fleksibilitas kerja ASN memberi ruang pengaturan mobilitas tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi prioritas, termasuk pemeriksaan kondisi jalur utama dan alternatif. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh jalur dalam kondisi laik guna sebelum puncak arus mudik tiba.
Dengan estimasi 144 juta pemudik, koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan. Sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN diharapkan mampu menciptakan sistem layanan yang terintegrasi, responsif, dan inklusif.
Melalui berbagai langkah strategis ini, pemerintah berupaya menjadikan mudik Lebaran 2026 bukan hanya sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum kebersamaan yang berlangsung aman, tertib, dan penuh kenyamanan bagi seluruh masyarakat.