PEKANBARU — Penilaian ADLGA 2026 menempatkan Riau di puncak kategori provinsi, disusul Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di peringkat kedua. Posisi ketiga diraih Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, lalu Sekda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim dan Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra di urutan berikutnya.
Penghargaan yang digelar Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) ini menilai kepemimpinan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Proses penilaiannya melibatkan perwakilan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Universitas Gadjah Mada, Smart City, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kemendagri.
Layanan ASN hingga Rumah Sakit Jadi Penopang Penilaian
Syahrial menyebut transformasi digital di lingkungan Pemprov Riau telah diterapkan di berbagai sektor. Cakupannya meliputi pelayanan administrasi aparatur sipil negara (ASN) hingga layanan publik seperti rumah sakit, perizinan, dan perpajakan.
Ia menegaskan pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto beserta jajaran Pemprov Riau.
"Penghargaan ini diraih atas dukungan Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kemendagri, Askompsi, tim penilai, dan instansi lainnya yang telah terlibat dalam kegiatan ini," ujar Syahrial.
Mengapa Posisi Sekda Disebut Strategis dalam Pemerintahan Digital
Plt. Kepala BSKDN Kemendagri Raden Gani Muhammad menempatkan transformasi digital sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional. Penguatan infrastruktur dan tata kelola digital dinilai perlu untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital turut mendukung pencegahan korupsi, ketepatan sasaran program pembangunan, penguatan pengawasan, serta percepatan pengambilan keputusan dan pelayanan birokrasi.
"Teknologi digital juga merupakan instrumen untuk melakukan pencegahan korupsi dan memastikan program pembangunan tepat sasaran, memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan, serta menciptakan proses birokrasi yang cepat dan efisien. Pada titik inilah peran Sekretaris Daerah menjadi strategis," ungkap Raden Gani Muhammad.
Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan digital membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi terpadu lintas perangkat daerah. Sekda berperan menyelaraskan kebijakan, program, dan pelaksanaan transformasi digital agar berjalan terintegrasi.
Keamanan Data ASN dan Tantangan Siber Jadi Sorotan Askompsi
Ketua Askompsi Rudi Rinaldi menekankan peran Sekda dalam membangun budaya digital di lingkungan pemerintahan. Salah satu yang disorot adalah menjaga keamanan data ASN di tengah meningkatnya tantangan keamanan siber.
"Sekda Digital bukan Sekda yang paling banyak aplikasinya, tapi Sekda yang paling berani menjadikan digitalisasi sebagai komitmen. Membangunnya dengan kolaborasi dan memastikan dampaknya dirasakan masyarakat. Sertifikat ini bukan mahkota, melainkan amanah untuk menjadi mentor bagi daerah lain," tuturnya.
Ketua Tim Penilai ADLGA 2026 Andi Yuniantoro menjelaskan ajang tersebut telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima. Pesertanya mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menurut Andi, ADLGA dirancang mendorong kesamaan pemahaman di kalangan Sekda soal pentingnya kepemimpinan dan koordinasi dalam membangun pemerintahan digital yang terintegrasi serta berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
"Kami menginginkan Sekda mampu menjadi orkestrasi dari berjalannya transformasi digital di Indonesia. Artinya, kalau kita berbicara orkestrasi, hasilnya harus berbentuk irama atau harmoni yang indah, yaitu dampak transformasi digital yang positif kepada publik," katanya.
Ke depan, transformasi digital di lingkungan Pemprov Riau diharapkan terus dikembangkan melalui integrasi layanan, penguatan keamanan data, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Riau.