KAI Sumut dan Kejari Belawan Sinergi Amankan Aset Sektor Perkeretaapian
JAKARTA - Keamanan aset negara dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga kelancaran operasional transportasi publik serta distribusi logistik nasional. Menyadari hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kejaksaan Negeri Belawan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap derap langkah operasional perusahaan, khususnya di wilayah Sumatera Utara, senantiasa selaras dengan koridor hukum yang berlaku dan terlindungi dari berbagai potensi sengketa yang merugikan negara.
Fokus Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
Kerja sama yang diresmikan di Medan pada Kamis ini memfokuskan perhatian pada mitigasi dan penyelesaian persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Sektor-sektor ini sering kali menjadi titik krusial dalam operasional perusahaan besar setingkat BUMN, di mana persinggungan dengan pihak ketiga terkait kontrak maupun kebijakan administratif memerlukan pendampingan hukum yang ahli.
Baca JugaPromo Tambah Daya PLN 2026 Diskon 50 Persen Lewat PLN Mobile
Vice President KAI Divre I Sumatera Utara, Sofan Hidayah, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH), KAI ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menyimpang dari regulasi.
"Kerja sama ini diharapkan memperkuat posisi KAI Divre I Sumut sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak keluar dari aturan hukum," ujar Sofan Hidayah. Hal ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk menjaga marwah perusahaan negara.
Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk BUMN
Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Belawan menyambut baik inisiatif ini sebagai perwujudan tugas dan fungsi institusinya dalam mendampingi pemerintah maupun lembaga negara. Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan memiliki otoritas untuk bertindak sebagai kuasa hukum BUMN dalam berbagai tingkatan persengketaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Dr. Yusup Darmaputra, menjelaskan bahwa peran institusinya mencakup pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan. Kehadiran jaksa sebagai pengacara negara diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang objektif dan profesional bagi KAI Divre I Sumut dalam menghadapi dinamika bisnis di lapangan.
"Kami bisa mendampingi pemerintah dan BUMN saat bersengketa, baik di dalam maupun di luar persidangan (litigasi dan non-litigasi). Fungsi itulah yang kita sepakati hari ini," kata Dr. Yusup Darmaputra. Sinergi ini juga akan diperluas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan bersama antara kedua belah pihak.
Urgensi Wilayah Belawan sebagai Simpul Ekonomi Vital
Pemilihan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai mitra strategis bukanlah tanpa alasan. Wilayah Belawan memegang peranan yang sangat sentral dalam peta operasional KAI di Sumatera Utara. Sebagai area yang menaungi stasiun pusat distribusi, Belawan menjadi pintu gerbang utama bagi arus barang menuju pasar internasional melalui jalur laut.
Plt Manajer Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, memaparkan betapa pentingnya menjaga wilayah hukum Belawan demi stabilitas logistik. Stasiun Belawan saat ini telah terintegrasi secara langsung dengan Pelabuhan Belawan, menjadikannya fasilitas bongkar muat paling modern untuk komoditas strategis seperti petikemas dan Crude Palm Oil (CPO).
Berdasarkan data operasional sepanjang Januari 2026, efektivitas Stasiun Belawan terlihat jelas dari angka distribusi yang mencapai 14.726 ton barang yang mengalir dari berbagai stasiun menuju pusat logistik ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa stasiun ini adalah tulang punggung bagi pengiriman komoditas unggulan seperti lateks dan CPO, yang menjadi devisa penting bagi negara.
Perlindungan Aset Komersial Bernilai Tinggi
Selain aspek operasional distribusi barang, tantangan lain yang dihadapi KAI di kawasan Belawan adalah pengelolaan aset. Di wilayah yurisdiksi ini, terdapat banyak lahan dan bangunan milik KAI yang memiliki nilai komersial sangat tinggi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, aset-aset ini rentan terhadap klaim sepihak atau pemanfaatan ilegal yang dapat merugikan keuangan negara.
KAI Divre I Sumut memandang bahwa dukungan hukum yang berkelanjutan dari Kejari Belawan adalah kunci untuk menjamin keamanan aset-aset tersebut. Kepastian hukum bukan hanya tentang memenangkan sengketa, melainkan tentang menciptakan iklim bisnis yang kondusif di mana aset negara dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
Dukungan perlindungan hukum yang komprehensif ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan bisnis. Kepastian hukum akan memperlancar proses investasi dan kerja sama dengan mitra pihak ketiga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi KAI terhadap pendapatan negara.
Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kesepakatan ini pada akhirnya bermuara pada kepentingan publik. Operasional kereta api yang lancar dan aman dari gangguan hukum secara langsung akan berdampak pada efisiensi distribusi barang, yang kemudian berpengaruh pada stabilitas harga komoditas di pasar. KAI meyakini bahwa dengan memperkuat benteng hukum mereka, keberlangsungan bisnis perusahaan akan tetap terjaga.
Setiap keuntungan dan manfaat yang dihasilkan dari kelancaran proses bisnis ini dipastikan akan kembali kepada negara. Melalui pajak dan dividen, kontribusi KAI akan digunakan untuk mendanai pembangunan nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Dengan resminya kerja sama ini, KAI Divre I Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Belawan telah meletakkan batu pertama bagi tata kelola industri transportasi dan logistik yang lebih transparan, akuntabel, dan terlindungi secara hukum di awal tahun 2026 ini.
Rekomendasi
Berita Lainnya
